HUKUM PERDATA NAMA KELOMPOK : DEAN DETAREZA (22214725) DIDIK NUR PRASETYO (23214060) DONA AMALIA HANUM (23214238) EGHAR BAGASADITYO ( 23214416) HUKUM PERDATA PENGERTIAN Hukum perdata adalah aturan – aturan hukum yang mengatur tingkah laku seseorang terhadap orang lain yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang timbul dalam pergaulan masyarakat maupun pergaulan keluarga. Hukum perdata dibedakan menjadi 2 yaitu : 1. Hukum perdata material, Adalah hukum yang mengatur kepentingan – kepentingan perdata setiap subjek hukum. 2. Hukum perdata formal, Adalah hukum yang mengatur bagaimana cara seseorang memertahankan haknya apabila dilanggar oleh orang lain. Sejarah KUH PERDATA (BW) Kita Undang – undang hukum perdata ( KUH Perdata ) yang dikenal dengan istilah Burgerlijk Wetboek (BW) adalah kodifikasi hukum perdata yang disusun di negri Belanda. Penyusunan tersebut sangat dipengaruhi oleh hukum perdata perancis ( Code Napoleon ). Code Napoleon sendiri disusun berdasarkan hukum romawi (Corpus Luris Civilis) yang pada waktu itu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna. KUH Perdata (BW) berhasil disusun oleh sebuah panitia yang diketuai oleh Mr. J.M. Kemper dan sebagian besar bersumber dari Code Napoleon dan bagian yang lain serta dari hukum belanda kuno. Kodifikasi KUH Perdata selesai pada 5 Juli 1830, namun diberlakukan di Negara belanda pada 1 Oktober 1838. Pada tahun itu diberlakukan juga KUH Dagang (WVK), pengaturan susunan pengadilan Belanda dan ketentuan-ketentuan umum perudang – undangan belanda, dan hokum acara perdata belanda. Berdasarkan asas konkordansi, maka KUH Perdata Belanda menjadi contoh KUH Perdata Eropa di Indonesia. Untuk kodifikasi KUH Perdata di Indonesia dibentuk sebuah panitia yang dikeuai oleh Mr. C.J.Scholten vanOud Hearlem. Kodifikasi yang dihasil kan diharapkan memiliki persuaian antara hukum dan keadaan di Indonesia dengan hukum dan keadaan di negri Belanda. Disamping telah membentuk panitia, pemerintah Belanda mengangkat pula Mr. CC. Hagemann tidak berhasil, sehingga pada tahun 1836 ia ditarik kembali ke negri Belanda. Kedudukan nya sebagai mahkamah agung di Indonesia diganti oleh Mr. C.J. Scholten van Oud Hearlem. Pada 31 Oktober 1837 Scholten diangkat menjadi ketua panitia kodifikasi dengan Mr.A.A.Van Vloten dan Mr. Meyer masing-masing sebagai anggota panitia tersebut juga belum berhasil. Akhirnya dibentuk panitia baru yang diketuai oleh Mr.C.J. Scholten lagi, tetapi anggotanya diganti yaitu Mr.J.Scheineither dan Mr.J. Van Nes. Akhirnya panitia inilah yang berhasil mengkodifikasi KUH Perdata Indonesia berdasarkan asas konkordansi yang sempit. Artinya KUH Perdata Belanda banyak menjiwai KUH Perdata Indonesia karena KUH Perdata Belanda dicontoh dalam kodifikasi KUH Perdata Indonesia. Kodifikasi KUH Perdata (BW) Indonesia diumumkan pada 30 April 1847 melalui Staatsblad No. 23, dan mulai berlaku pada 1 Januari 1848. Kiranya perlu dicatat bahwa dalam menghasilkan kodifikasi KUH Perdata (BW) Indonesia ini Scholten dan kawan-kawannya berkonsultasi dengan J.van de vine, Directuer Lands Middelen en Nomein. Oleh karenanya, ia juga turut berjasa dalam kondifikasi tersebut. SISTEMATIKA HUKUM PERDATA DALAM KUH PERDATA (BW) Kitab undang-undang Hukum Perdata (BW) Indonesia terdiri dari empat buku sebagai berikut : 1.Buku I, yang berjudul “perihal orang “ (van personeen), memuat hukum perorangan dan hukum kekeluargaan. 2.Buku II, yang berjudul “perihal benda” (van zaken), memuat hukum benda dan hukum waris. 3. Buku III, yang berjudul “perihal perikatan” (van verbintennisen), memuat hukum harta kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban yang berlaku bagi orang-orang atau pihak-pihak tertentu. 4. Buku IV, yang berjudul “perihal pembuktian dan kedaluwarsa” ( van bewijs en verjaring), memuat perihal alat-alat pembuktian dan akibat-akibat lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum. Hukum kekeluargaan dalam bagian KUH Perdata (BW) Indonesia dimasukkan kedalam bagian hukum tentang orang (Buku I), karena hubungan-hubungan hukum dalam keluarga memang berpengaruh terhadap kecakapan seseorang untuk memiliki serta menggunakan hak-haknya sebagai subjek hukum yang diatur dalam Buku I. Hukum waris dimasukkan dalam bagian tentang hokum benda karena hukum waris dianggap mengatur cara-cara untuk memperoleh hak-hak atas benda, misalnya benda-benda yang merupakan harta warisan yang ditinggalkan oleh seseorang. Penempatan Buku IV tentang pembuktian dan lewat waktu (kedaluwarsa) dalam KUH Perdata tidak tepat karena KUH Perdata (BW) pada dasarnya mengatur hukum perdata material, sedangkan pembuktian dan kedaluwarsa merupakan bagian dari hukum acara perdata. Disinilah letak kelemahan sistematika hukum perdata dalam KUH Perdata (BW) Indonesia. SISTEMATIKA HUKUM PERDATA MENURUT ILMU PENGETAHUAN Menurut ilmu pengetahuan, hukum perdata sekarang ini lazim dibagi dalam empat bagian, yaitu : 1. Hukum tentang orang atau hukum perorangan (persoonenrechf) yang antara lain mengatur tentang: a. Orang sebagai subjek hukum. b. Orang dalam kecakapannya untuk memiliki hak-hak dan bertindak sendiri untuk melaksanakan hak-hak nya itu. 2. Hukum kekeluargaan atau hukum keluarga (familierechf) yang memuat antara lain : a. Perkawinan, perceraian beserta hubungan hukum yang timbul di dalamnya seperti hukum harta kekayaan antara suami dan istri. b. Hubungan hukum antara orangtua dan anak-anaknya atau kekuasaan orangtua (ouderlijke machf). c. Perwalian (voogdij) d. Pengampuan (curatele). 3. Hukum kekayaan atau hukum harta kekayaan (vermogensrechf) yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang. Hukum harta kekayaan ini meliputi: a. Hak mutlak ialah hak-hak yang berlaku terhadap setiap orang. b. Hal perorangan adalah hak-hak yang hanya berlaku terhadap seseorang atau suatu pihak tertentu saja. 4. Hukum waris (erfrechf) mengatur tentang benda atau kekayaan seseorang jika ia meninggal dunia (mengatur akibat-akibat hukum dari hubungan keluarga terhadap harta warisan yang ditinggalkan seseorang.) Hukum perorangan (persoonenrecth) Didalam hukum peradata istilah “orang” atau “person” menunjuk pada pengertian subjek hukum yang artinya pembawa hak dan kewajiban. Subjek hukum terdiri dari : 1. Manusia (naturlijk persoon) 2. Badan hukum (recth persoon) Manusia sebagai pembawa hak dan kewajiban terjadi sejak ia lahir dan berakhir setelah ia meninggal dunia. Tetapi bila perlu demi kepentinganannya sejak ia masih berada dalam kandungan ibunya, asalkan ia lahir hidup, ia dapat dianggap sebagai subjek hukum (pasal 2 ayat (1) BW). Tetapi bila ia lahir dalam keadaan meninggal, ia dianggap tidak pernah ada (pasal 2 ayat (2) BW. Ketentuan yang termuat dalam pasal 2 BW tersebut dinamakanrechstfictie. Ketentuan ini sangat penting dalam hal warisan. Badan hukum yang berstatus sebagai pembawa hak dan kewajiban (sebagai subjek hukum), misalnya negara, propinsi, kabupaten, perseroan terbatas, yayasan, wakaf, gereja, dan lainnya. Suatu perkumpulan dapat pula dijadikan badan hukum asal saja memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum, yaitu : a. Didirikan dengan akta notaris. b. Didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri setempat. c. Anggaran dasarnya disahkan oleh menteri kehakiman. d. Diumumkan dalam berita negara. Hukum keluarga (familierechf) Hukum keluarga adalah rangkaian peraturan-peraturan hukum yang timbul untuk mengatur pergaulan hidup kekeluargaan. v Kekuasaan orangtua Semua anak yang masih dibawah umurberada dibawah kekuasaan orang tua. Artinya, bahwa selama si anak itu belum dewasa orang tua mempunyai kewajiban alimentasi yaitu kewajiban untuk mendidik, memelihara, memberi nafkah hingga anak itu menjadi dewasa atau sudah kawin . Sebaliknya sianak juga wajib patuh patuh terhadap orang tua dan apabila anak itu sudah berkeluarga wajib membantu perekonomian orang tua yang tidak mampu menurut garis lurus keatas. v Perwalian Pada dasarnya anak yatim piatu atau anak di bawah umur yang tidak berada dibawah kekuasaan orangtua memerlukan bimbingan dan pemeliharaan.karena itu perlu ditunjuk wali yaitu orang atau yayasan-yayasan yang akan mengurus keperluan dan kepentingan hokum anak-anak itu. v Pengampunan Orang-orang yang perlu ditaruh dibawah pengampunan/pengawasan adalah orang-orang yang sudah dewasa tapi tidak dapaat mengurus kepentinganya sendiri dengan baik.Mereka yang demikian itu ,misalnya : 1. Orang sakit ingatana. 2. Orang yang pemboros. 3. Orang yang lemah daya. 4. Orang yang tidak mampu mengurus kepentinganya sendiri dengan baik,misalnya orang yang sering mengganggu keamanan/kelakuanya buruk sekali. v Perkawinan Perkawinan menurut hukum perdata (BW) adalah hubungan keperdataan antara seorang pria dan seorang wanita dalam hidup bersama sebagai suami istri. Menurut KUH Perdata (BW) perkawinan itu syah apabila memenuhi syarat-syarat berikut : 1. pihak calon mempelai dalam keadaan tidak kawin 2. laki-laki berumur 18 tahun, dan perempuan berumur 15 tahun 3. Dilakukan di muka pegawai kantor pecatatan sipil 4. Tidak ada pertalian darah yang terlarang antara kedua calon mempelai 5. Dengan kemauan bebas tanpa paksaan dari pihak lain. Hukum harta kekayaan (vermogensrechf) Hukum harta kekayaan adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban manusia yang bernilai uang. Hak dan kewajiban itu timbul karena adanya hubungan antara subjek hukum yang satu dengan yang lainnya. Hubungan antara subjek hukum tersebut berkaitan dengan benda sebagai objek. Hukumnya dan benda tersebut dapat dinilai dengan uang. Hubungan yang dilakukan antara sesama subjek hukum tersebut adalah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hukum harta kekayaan meliputi dua lapangan yaitu : A. Hukum benda yang berupa peraturan-peraturan yang mengatur hak-hak kebendaan yang mutlak sifatnya. Artinya, bahwa terhadap hak-hak atas benda-benda itu orang wajib menghormatinya. B. Hukum perikatan ialah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan hukum yang bersifat kehartaan antara dua orang atau lebih dimana pihak yang satu berhak atas suatu prestasi tertentu, sedangkan pihak yang lain wajib memenuhi kebutuhan prestasi. Contoh: perikatan dalam perjanjian jual beli. Pengertian benda menurut ilmu pengetahuan adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hukum. Sedangkan pengertian benda menurut pasal 449 KUH perdata adalahsegala barang dan hak yang dapat dipakai orang (menjadi objek hak milik). Benda dapat dibedakan menjadi : A. Benda tetap, yaitu benda-benda yang karena sifatnya, tujuannya atau karena penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda tidak bergerak (tanah, bangunan, tanaman = karena sifatnya; mesin-mesin pabrik = karena tujuannya; hak guna usaha, hak guna bangunan, hak hipotek = karena penetapan undang-undang). B. Benda bergerak, yaitu benda-benda yang karena sifatnya atau karena penetapan undang-undang dianggap benda bergerak (perkakas, kendaraan, binatang = karena sifatnya; hak terhadap surat berharga = karena penetapan undang-undang). Hukum waris (erfrechf) Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia, dan cara-cara berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain. Ada dua macam cara untuk mengatur berpindahnya harta kekayaan seseorang yang telah meninggal (pewarisan), yaitu : 1. pewarisan menurut undang-undang ialah pembagian warisan kepada ahli waris (orang-orang yang mempunyai hubungan darah terdekat dengan pewaris). 2. Pewarisan berdasarkan wasiat, yaitu pembagian warisan kepada orang-orang yang berhak menerima warisan menurut kehendak terakhir pewaris (wasiat pewaris). REFERENSI BUKU : 1. Daliyo S.H, J.B 1992. PENGANTAR HUKUM INDONESIA: PT Prenhalindo, Jakarta halaman 103-115. 2. Kansil S.H, C.S.T 2005. HUKUM PERUSAHAAN INDONESIA BAGIAN DUA: PT Pradnyaparamita, Jakarta

HUKUM PERDATA

NAMA KELOMPOK :
DEAN DETAREZA              (22214725)
DIDIK NUR PRASETYO    (23214060)
DONA AMALIA HANUM  (23214238)
EGHAR BAGASADITYO   ( 23214416)

HUKUM PERDATA

PENGERTIAN 

Hukum perdata adalah aturan – aturan hukum yang mengatur tingkah laku seseorang terhadap orang lain yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang timbul dalam pergaulan masyarakat maupun pergaulan keluarga.

Hukum perdata dibedakan menjadi 2 yaitu :

1. Hukum perdata material, Adalah hukum yang mengatur kepentingan – kepentingan perdata setiap subjek hukum.
2. Hukum perdata formal, Adalah hukum yang mengatur bagaimana cara seseorang memertahankan haknya apabila dilanggar oleh orang lain.

Sejarah KUH PERDATA (BW)

Kita Undang – undang hukum perdata ( KUH Perdata ) yang dikenal dengan istilah Burgerlijk Wetboek (BW) adalah kodifikasi hukum perdata yang disusun di negri Belanda. Penyusunan tersebut sangat dipengaruhi oleh hukum perdata perancis ( Code Napoleon ). Code Napoleon sendiri disusun berdasarkan hukum  romawi (Corpus Luris Civilis) yang pada waktu itu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna.

KUH Perdata (BW) berhasil disusun oleh sebuah panitia yang diketuai oleh Mr. J.M. Kemper dan sebagian besar bersumber dari Code Napoleon dan bagian yang lain serta dari hukum belanda kuno. Kodifikasi KUH Perdata selesai pada 5 Juli 1830, namun diberlakukan di Negara belanda pada 1 Oktober 1838. Pada tahun itu diberlakukan juga KUH Dagang (WVK), pengaturan susunan pengadilan Belanda dan ketentuan-ketentuan umum perudang – undangan belanda, dan hokum acara perdata belanda.

Berdasarkan asas konkordansi, maka KUH Perdata Belanda menjadi contoh KUH Perdata Eropa di Indonesia. Untuk kodifikasi KUH Perdata di Indonesia dibentuk sebuah panitia yang dikeuai oleh Mr. C.J.Scholten vanOud Hearlem. Kodifikasi yang dihasil kan diharapkan memiliki persuaian antara hukum dan keadaan di Indonesia dengan hukum dan keadaan di negri Belanda. Disamping telah membentuk panitia, pemerintah Belanda mengangkat pula Mr. CC. Hagemann tidak berhasil, sehingga pada tahun 1836 ia ditarik kembali ke negri Belanda. Kedudukan nya sebagai mahkamah agung di Indonesia diganti oleh Mr. C.J. Scholten van Oud Hearlem.

Pada 31 Oktober 1837 Scholten diangkat menjadi ketua panitia kodifikasi dengan Mr.A.A.Van Vloten dan Mr. Meyer masing-masing sebagai anggota panitia tersebut juga belum berhasil. Akhirnya dibentuk panitia baru yang diketuai oleh Mr.C.J. Scholten lagi, tetapi anggotanya diganti yaitu Mr.J.Scheineither dan Mr.J. Van Nes. Akhirnya panitia inilah yang berhasil mengkodifikasi KUH Perdata Indonesia berdasarkan asas konkordansi yang sempit. Artinya KUH Perdata Belanda banyak menjiwai KUH Perdata Indonesia karena KUH Perdata Belanda dicontoh dalam kodifikasi KUH Perdata Indonesia.

Kodifikasi KUH Perdata (BW) Indonesia diumumkan pada 30 April 1847 melalui Staatsblad No. 23, dan mulai berlaku pada 1 Januari 1848. Kiranya perlu dicatat bahwa dalam menghasilkan kodifikasi KUH Perdata (BW) Indonesia ini Scholten dan kawan-kawannya berkonsultasi dengan J.van de vine, Directuer Lands Middelen en Nomein. Oleh karenanya, ia juga turut berjasa dalam kondifikasi tersebut.

SISTEMATIKA HUKUM PERDATA DALAM KUH PERDATA (BW)

Kitab undang-undang Hukum Perdata (BW) Indonesia terdiri dari empat buku sebagai berikut :

1.Buku I, yang berjudul “perihal orang “ (van personeen), memuat hukum perorangan dan hukum kekeluargaan.
2.Buku II, yang berjudul “perihal benda” (van zaken), memuat hukum benda dan hukum waris.
3. Buku III, yang berjudul “perihal perikatan” (van verbintennisen), memuat hukum harta kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban yang berlaku bagi orang-orang atau pihak-pihak tertentu.
4. Buku IV, yang berjudul “perihal pembuktian dan kedaluwarsa” ( van bewijs en verjaring), memuat perihal alat-alat pembuktian dan akibat-akibat lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum.

Hukum kekeluargaan dalam bagian KUH Perdata (BW) Indonesia dimasukkan kedalam bagian hukum tentang orang (Buku I), karena hubungan-hubungan hukum dalam keluarga memang berpengaruh terhadap kecakapan seseorang untuk memiliki serta menggunakan hak-haknya sebagai subjek hukum yang diatur dalam Buku I. Hukum waris dimasukkan dalam bagian tentang hokum benda karena hukum waris dianggap mengatur cara-cara untuk memperoleh hak-hak atas benda, misalnya benda-benda yang merupakan harta warisan yang ditinggalkan oleh seseorang. Penempatan Buku IV tentang pembuktian dan lewat waktu (kedaluwarsa) dalam KUH Perdata tidak tepat karena KUH Perdata (BW) pada dasarnya mengatur hukum perdata material, sedangkan pembuktian dan kedaluwarsa merupakan bagian dari hukum acara perdata. Disinilah letak kelemahan sistematika hukum perdata dalam KUH Perdata (BW) Indonesia.



SISTEMATIKA HUKUM PERDATA MENURUT ILMU PENGETAHUAN
Menurut ilmu pengetahuan, hukum perdata sekarang ini lazim dibagi dalam empat bagian, yaitu :

1. Hukum tentang orang atau hukum perorangan (persoonenrechf) yang antara lain mengatur tentang:
a. Orang sebagai subjek hukum.
b. Orang dalam kecakapannya untuk memiliki hak-hak dan bertindak sendiri untuk melaksanakan hak-hak nya itu.

2. Hukum kekeluargaan atau hukum keluarga (familierechf) yang memuat antara lain :
a. Perkawinan, perceraian beserta hubungan hukum yang timbul di dalamnya seperti  hukum harta kekayaan antara suami dan istri.
b. Hubungan hukum antara orangtua dan anak-anaknya atau kekuasaan orangtua (ouderlijke machf).
c. Perwalian (voogdij)
d. Pengampuan (curatele).

3. Hukum kekayaan atau hukum harta kekayaan (vermogensrechf) yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang. Hukum harta kekayaan ini meliputi:
a. Hak mutlak ialah hak-hak yang berlaku terhadap setiap orang.
b. Hal perorangan adalah hak-hak yang hanya berlaku terhadap seseorang atau suatu pihak tertentu saja.

4. Hukum waris (erfrechf) mengatur tentang benda atau kekayaan seseorang jika ia meninggal dunia (mengatur akibat-akibat hukum dari hubungan keluarga terhadap harta warisan yang ditinggalkan seseorang.)

Hukum perorangan (persoonenrecth)

Didalam hukum peradata istilah “orang” atau “person” menunjuk pada pengertian subjek hukum yang artinya pembawa hak dan kewajiban. Subjek hukum terdiri dari :

1. Manusia (naturlijk persoon)
2. Badan hukum (recth persoon)

Manusia sebagai pembawa hak dan kewajiban terjadi sejak ia lahir dan berakhir setelah ia meninggal dunia. Tetapi bila perlu demi kepentinganannya sejak ia masih berada dalam kandungan ibunya, asalkan ia lahir hidup, ia dapat dianggap sebagai subjek hukum (pasal 2 ayat (1) BW). Tetapi bila ia lahir dalam keadaan meninggal, ia dianggap tidak pernah ada (pasal 2 ayat (2) BW. Ketentuan yang termuat dalam pasal 2 BW tersebut dinamakanrechstfictie. Ketentuan ini sangat penting dalam hal warisan.
Badan hukum yang berstatus sebagai pembawa hak dan kewajiban (sebagai subjek hukum), misalnya negara, propinsi, kabupaten, perseroan terbatas, yayasan, wakaf, gereja, dan lainnya. Suatu perkumpulan dapat pula dijadikan badan hukum asal saja memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum, yaitu :

a. Didirikan dengan akta notaris.
b. Didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri setempat.
c. Anggaran dasarnya disahkan oleh menteri kehakiman.
d. Diumumkan dalam berita negara. 

Hukum keluarga (familierechf)

Hukum keluarga adalah rangkaian peraturan-peraturan hukum yang timbul untuk mengatur pergaulan hidup kekeluargaan.

v  Kekuasaan orangtua

Semua anak yang masih dibawah umurberada dibawah kekuasaan orang tua. Artinya, bahwa selama si anak itu belum dewasa orang tua mempunyai kewajiban alimentasi  yaitu kewajiban untuk mendidik, memelihara, memberi nafkah hingga anak itu menjadi dewasa atau sudah kawin . Sebaliknya sianak juga wajib patuh patuh terhadap orang tua dan apabila anak itu sudah berkeluarga wajib membantu perekonomian orang tua yang tidak mampu menurut garis lurus keatas.

v  Perwalian

Pada dasarnya anak yatim piatu atau anak di bawah umur yang tidak berada dibawah kekuasaan orangtua  memerlukan bimbingan dan pemeliharaan.karena itu perlu ditunjuk wali yaitu orang atau yayasan-yayasan yang akan mengurus keperluan dan kepentingan hokum anak-anak itu.

v  Pengampunan

Orang-orang yang perlu ditaruh dibawah pengampunan/pengawasan adalah orang-orang yang sudah dewasa tapi tidak dapaat mengurus kepentinganya sendiri dengan baik.Mereka yang demikian itu ,misalnya :

1. Orang sakit ingatana.

2. Orang yang pemboros.

3. Orang yang lemah daya.

4. Orang yang tidak mampu mengurus kepentinganya sendiri dengan baik,misalnya orang yang sering mengganggu keamanan/kelakuanya buruk sekali.

v  Perkawinan

Perkawinan menurut hukum perdata (BW) adalah hubungan keperdataan antara seorang pria dan seorang wanita dalam hidup bersama sebagai suami istri. Menurut KUH Perdata (BW) perkawinan itu syah apabila memenuhi syarat-syarat berikut :

1. pihak calon mempelai dalam keadaan tidak kawin

2. laki-laki berumur 18 tahun, dan perempuan berumur 15 tahun

3. Dilakukan di muka pegawai kantor pecatatan sipil

4. Tidak ada pertalian darah yang terlarang antara kedua calon mempelai

5. Dengan kemauan bebas tanpa paksaan dari pihak lain.

Hukum harta kekayaan (vermogensrechf)
Hukum harta kekayaan adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban manusia yang bernilai uang. Hak dan kewajiban itu timbul karena adanya hubungan antara subjek hukum yang satu dengan yang lainnya. Hubungan antara subjek hukum tersebut berkaitan dengan benda sebagai objek. Hukumnya dan benda  tersebut dapat dinilai dengan uang. Hubungan yang dilakukan antara sesama subjek hukum tersebut adalah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hukum harta kekayaan meliputi dua lapangan yaitu :

 A.     Hukum benda yang berupa peraturan-peraturan yang mengatur hak-hak kebendaan yang mutlak sifatnya. Artinya, bahwa terhadap hak-hak atas benda-benda itu orang wajib menghormatinya.

B.   Hukum perikatan ialah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan hukum yang bersifat kehartaan antara dua orang atau lebih dimana pihak yang satu berhak atas suatu prestasi tertentu, sedangkan pihak yang lain wajib memenuhi kebutuhan prestasi. Contoh: perikatan dalam perjanjian jual beli.
Pengertian benda menurut ilmu pengetahuan adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hukum. Sedangkan pengertian benda menurut pasal 449 KUH perdata adalahsegala barang dan hak yang  dapat dipakai orang (menjadi objek hak milik). Benda dapat dibedakan menjadi :

           A. Benda tetap, yaitu benda-benda yang karena sifatnya, tujuannya atau karena penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda tidak bergerak (tanah, bangunan, tanaman = karena sifatnya; mesin-mesin pabrik = karena tujuannya; hak guna usaha, hak guna bangunan, hak hipotek = karena penetapan undang-undang). 

      B. Benda bergerak, yaitu benda-benda yang karena sifatnya atau karena penetapan undang-undang dianggap benda bergerak (perkakas, kendaraan, binatang = karena sifatnya; hak terhadap surat berharga = karena penetapan undang-undang).  

Hukum waris (erfrechf)

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia, dan cara-cara berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain. Ada dua macam cara untuk mengatur berpindahnya harta kekayaan seseorang yang telah meninggal (pewarisan), yaitu :

1. pewarisan menurut undang-undang ialah pembagian warisan kepada ahli waris (orang-orang yang mempunyai hubungan darah terdekat dengan pewaris).

2. Pewarisan berdasarkan wasiat, yaitu pembagian warisan kepada orang-orang yang berhak menerima warisan menurut kehendak terakhir pewaris (wasiat pewaris).

REFERENSI BUKU :

 1. Daliyo S.H, J.B 1992. PENGANTAR HUKUM INDONESIA:
PT Prenhalindo, Jakarta halaman 103-115.
2. Kansil S.H, C.S.T 2005. HUKUM PERUSAHAAN INDONESIA BAGIAN DUA: 
PT Pradnyaparamita, Jakarta